Kebijakan Larangan Study Tour di Jawa Barat Kembali Diprotes
Kebijakan terbaru yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yaitu larangan pelaksanaan study tour untuk siswa di provinsi tersebut kembali memicu pro dan kontra. Setelah kebijakan ini dikeluarkan, para pelaku usaha pariwisata mulai menyuarakan protes dan menuntut agar larangan tersebut dicabut. Mereka merasa bahwa kebijakan ini berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka.
Study tour sering kali menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan adanya larangan ini, mereka khawatir akan kehilangan pelanggan setia yang biasanya berasal dari sekolah-sekolah yang menggunakan jasanya. Hal ini membuat sejumlah sopir bus, kernet, dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi pada Senin (21/7/2025). Aksi ini digelar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung.
Herdi Sudarja, Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut dilakukan karena merasa kesulitan akibat larangan study tour. Ia menyampaikan tuntutan utama mereka, yaitu mencabut larangan tersebut. "Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujarnya.
Meskipun telah melakukan aksi demo, pihaknya belum bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi. Herdi berharap sang gubernur dapat segera menemui para pelaku usaha dan membahas masalah ini secara lebih lanjut. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk audensi dan pengajuan surat kepada Gubernur pada bulan Mei 2025. Namun, hingga saat ini belum ada respons yang diberikan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan penjelasannya terkait alasan di balik larangan study tour. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban keuangan para orangtua siswa. "Sebenarnya itu strategi saya, untuk menekan agar masyarakat Jabar tidak lagi pinjam untuk atas nama sekolah," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan pola MBG (makan bergizi gratis) atau membawa bekal dari rumah, biaya tambahan bisa diminimalkan. "Bagaimana yang miskin yang Rp 15.000 itu uangnya (jajan) jadinya ditekan, sehingga kita akan arahkan itu ditabungkan," tambahnya.
Dedi Mulyadi tetap mempertahankan kebijakan larangan study tour meskipun kini dirinya didemo oleh para sopir bus pariwisata. Menurutnya, efisiensi biaya selama masa sekolah dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan finansial keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.